Damai dan Bersatu Tanpa Keadilan

Oleh : Gurgur Manurung

Hampir di setiap wilayah di negeri ini terpampang dalam spanduk bertuliskan damai dan bersatu.

Tulisan dalam spanduk itu dibuat oleh institusi Polisi Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Militer dan institusi pemerintah. Membaca tulisan itu, muncul pertanyaan apakah mungkin kita berdamai dan bersatu tanpa keadil an?. Ironis, tulisan-tulisan itu disambut kasus prajurit melawan komandan di Sen tani Papua baru-baru ini menjadi salah satu jawabannya.

Reaksi masyarakat luas muncul akibat haknya hilang sebagai warga negara untuk memilih wakilnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2009. Ketika hak sebagai warga negara hilang, maka mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh negara. Akibatnya muncul perselisihan. Perselisihan ini sangat berpotensi untuk konflik yang berkepanjangan jika tidak diselesaikan dengan prinsip keadilan.

Kalimat dalam spanduk damai dan bersatu kedengarannya begitu indah. Di masa Orde Baru (ORBA) institusi yang sama menuliskan damai itu indah. Mungkinkah ada kedamaian di tengah masyarakat yang Sumber Daya Alamnya (SDA) dikeruk, lalu setelah habis para investor meninggalkan begitu saja?. Bagaiamana mungkin saudara kita sebangsa dan setanah air berdamai dan bersatu ketika SDA yang menjadi sumber kehidupan mereka dikeruk oleh para investor tambang yang membiarkan bekas pengeboran menganga?. Mungkinkah mereka berdamai dan bersatu sementara lahan pertanian mereka tidak ada lagi?.

Di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kehadiran PT.Toba Pulp Lestari (PT. TPL) di duga menimbulkan gatal-gatal yang mengerikan kepada masyarakat di sekitar pabrik pulp itu, khususnya di Desa Siruar. Walaupun masyarakat begitu menderita akibat penyakit, pihak pemerintah Tobasa berdiam diri. Lebih mengerikan lagi, ketika dikonfirmasi ke pihak perusahaan, jawaban mereka adalah bahwa penyakit itu disebabkan oleh tungau. Sebuah jawaban yang yang teramat menyakitkan. Dugaan masyarakat bahwa penyebabnya adalah pabrik pulp, maka pihak pabrik mengatakan agar rakyat Siruar membuktikan secara ilmiah. Rakyat yang lemah diminta membuktikan secara ilmiah.

Dalam konteks semacam ini, mustahil kalimat damai dan bersatu itu terwujud.

Kita melihat negeri kita dilanda banjir dimana-mana. Beberapa waktu lalu kita melihat banjir melanda Tanah Datar di Sumatera Barat. Kini Provinsi Riau dilanda banjir. Penyebab banjir telah kita ketahui bersama yaitu pembabatan hutan secara keji. Mungkinkah kita berdamai dan bersatu dengan para pembabat hutan yang amat keji itu?. Rakyat diajak sadar untuk membayar pajak. Pemerintah membuat slogan orang bijak taat pajak. Tetapi, faktanya para rimbawan yang masuk dalam departemen kehutanan menjadi pemilik hutan. Sejatinya pengawal hutan, tetapi kini mereka menyulap hutan menjadi perkebunan milik mereka. Pajak rakyat untuk gaji mereka mengawal hutan, tetapi faktanya hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Damai dan bersatu merupakan impian kita bersama. Tetapi impian itu mustahil terwujud tanpa rasa keadilan. Rasa keadilan terwujud apabila pemerintahan dikelola secara jujur, transparan dan berpihak kepada keadilan atau acapkali disebut berpihak kepada rakyat. Seluruh kebijakan negara sejatinya berpihak kepada rakyat. Keadilan juga terwujud apabila semua komponen bangsa memberikan sikap terbuka kepada komponen bangsa lain.

Sikap terbuka itu antara lain rakyat secara bebas mengungkapkan pendapatnya. Ketika rakyat mempertanyakan apakah relevan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kedua terbesar ditengah rakyat yang lapar, maka pihak pengambil kebijakan dan TNI dengan elegan meyakinkan rakyat bahwa anggaran TNI sangat membutuhkan biaya yang tinggi demi rakyat juga. Sebaliknya, pihak pengambil kebijakan dan TNI juga harus membuka diri atas kritik rakyat. Sebab, argumentasinya adalah semakin tinggi peradaban maka sejatinya semakin rendah untuk kebutuhan peralatan militer. Sebab, permasalahan suatu bangsa termasuk permasalahan teritorial diselesaikan dengan diplomasi. Diplomasi di zaman modern lebih mengandalkan data dan fakta. Tidak lagi diselesaikan pendekatan militer.

Anggaran untuk peralatan militer dapat dikompensasi untuk kebutuhan pendidikan usia dini dan kesehatan ibu dan anak. Di tengah keterbukaan inilah muncul kedamaian dan persatuan.

Keberpihakan terhadap Modal

Dalam kehidupan sehari-hari, ada dua hal pemicu ketidakadilan. Pertama, keberpihakan pemerintah, Polri, TNI terhadap pemilik modal. Rakyat merasa diperlakukan tidak adil ketika izin korporasi diberikan kepada pemilik modal tanpa melibatkan rakyat di wilayah korporasi. Akibatnya, rakyat memberikan perlawanan. Ketika rakyat melakukan perlawanan, biasanya langkah yang dilakukan korporasi adalah memecah belah rakyat. Beberapa pemimpin masyarakat didekati korporasi dengan memberikan imbalan.

Akibatnya, rakyat yang idealis dan pragmatis terjadi konflik horizontal.
Ketika terjadi konflik rakyat dengan korporasi, biasanya Polri dan TNI terkesan berpihak kepada pemilik modal. Argumentasi Polri dan TNI adalah demi mengamankan aset negara. Tidak jarang kita melihat dan mendengar, rakyat menjadi korban kekerasan TNI dan Polri. Aset negara dalam bentuk fisik lebih penting daripada keamanan rakyat. Sejatinya, TNI dan Polri harus bersikap netral. Sebab, seluruh kebutuhan TNI dan Polri berasal dari rakyat melalui pajak.

Kedua, kapabilitas dan integritas penyelenggara negara. Ketika kapabilitas dan integritas penyelenggara negara diragukan juga berakibat konflik. Konflik antara warga dengan penyelenggara negara dan konflik antar warga. Pembangunan yang sarat korupsi juga sangat potensial menimbulkan konflik antar warga. Sebab, bagaimanapun buruknya penyelenggara negara, tetap saja ada pendukungnya. Utamanya, warga yang memiliki kepentingan sesaat kepada penyelenggara negara.

Impian kita berdamai dan bersatu akan segera terwujud apabila semua warga negara berpihak kepada keadilan. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan mutlak apabila kita ingin mewujudkan impian itu.

Sebab, tidak mungkin keadilan terwujud jika komponen bangsa mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jadi, damai dan bersatu terwujud apabila keadilan terwujud. Tiada perdamaian dan persatuan tanpa keadilan. ***

Penulis adalah analis di Indonesia Democracy Watch